Pemkab Bandung Ingatkan Dampak Buruk Pungli terhadap Pariwisata
Inews Denpasar – Pemkab Bandung Ingatkan kembali menegaskan pentingnya pengawasan terhadap praktek pungutan liar (pungli) di sektor pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah, namun keberadaan pungli di berbagai titik destinasi wisata justru merusak citra pariwisata serta menghalangi kemajuan industri ini. Oleh karena itu, Pemkab Bandung mengingatkan kepada seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menanggulangi pungli yang dapat merugikan banyak pihak, baik bagi wisatawan maupun masyarakat sekitar.
Pungli Berisiko Merusak Citra Pariwisata
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, H. Iwan Setiawan, mengungkapkan bahwa pariwisata memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian daerah. Namun, praktik pungli yang masih marak terjadi di beberapa destinasi wisata seperti kawasan wisata alam, tempat perbelanjaan, hingga tempat parkir, dapat merusak citra dan reputasi daerah di mata wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara.
“Pariwisata adalah sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan dan kenyamanan wisatawan. Jika mereka merasa diperlakukan tidak adil atau bahkan menjadi korban pungli, mereka pasti akan berpindah ke tempat lain yang lebih aman dan nyaman. Itu dampaknya tidak hanya pada pengelola tempat wisata, tapi juga pada masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” ujar H. Iwan Setiawan.
Baca Juga: Horor 2 Wanita Dimutilasi Dibuang ke Tempat Sampah di Turki
Dampak Buruk Pungli bagi Ekonomi Lokal
Pungutan liar sering kali muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan, pungutan di pintu masuk objek wisata, hingga pengenaan biaya tambahan yang tidak transparan. Meskipun mungkin terkesan kecil, praktek pungli yang tersebar di berbagai tempat akan menambah beban ekonomi bagi wisatawan dan dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung.
Selain itu, pungli juga menciptakan ketidakadilan di kalangan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata. Para pelaku usaha lokal, seperti pedagang dan pengusaha transportasi, sering kali terpaksa menanggung biaya tambahan akibat pungli yang dipungut oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini membuat mereka tidak dapat menikmati keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dari keramaian wisatawan.
Upaya Pemkab Bandung Menanggulangi Pungli
Pemkab Bandung, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), telah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi praktek pungli yang merajalela. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan di seluruh destinasi wisata yang ada. Selain itu, Pemkab juga mengedukasi para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga kepercayaan wisatawan dan mengikuti aturan yang berlaku.
Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung juga berencana untuk menggandeng pihak kepolisian dan instansi terkait dalam rangka operasi gabungan untuk memberantas pungli di kawasan wisata. Pemkab berharap dengan adanya langkah-langkah tegas ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya menghindari pungli dapat terbangun dan tercipta suasana yang lebih nyaman dan aman bagi wisatawan.
Kolaborasi dengan Masyarakat dan Pelaku Pariwisata
Pemkab Bandung juga mengajak seluruh pelaku pariwisata untuk lebih proaktif dalam melaporkan setiap tindakan pungli yang mereka temui di lapangan. Dengan melibatkan masyarakat dan pengelola wisata, Pemkab berharap praktek pungli bisa diminimalisir, dan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata di Kabupaten Bandung bisa terus terjaga.
“Pariwisata yang berkembang bukan hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk menjaga keharmonisan dan memastikan bahwa sektor ini berkembang tanpa ada gangguan dari tindakan-tindakan yang merugikan,” tambah H. Iwan.
Penegakan Hukum yang Tegas
Pemkab Bandung juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pungli. Selain tindakan administratif, Pemkab juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku pungli. Hal ini penting agar menciptakan efek jera dan memastikan bahwa praktek ilegal tersebut tidak berkembang lebih lanjut
